Kantor BJB Cabang Cirebon Didatangi Ormas GRIB, Ternyata Ini Masalahnya

ARAHPANTURA, CIREBON, — Menanggapi keluhan masyarakat terhadap kejanggalan pembayaran agunan melalui koperasi yang bekerjasama dengan Bank BJB, yang diajukan salah satu warga Desa Kebarepan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. sejak tahun 90an, Dewan pimpinan cabang Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kabupaten Cirebon datangi Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon, Jalan Siliwangi.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum sekaligus Ketua Bidang Hukum GRIB Kabupaten Cirebon, Farid Yasin SH, menjelaskan kedatangannya untuk melakukan audiensi berlangsung tidak lama, ia menyesalkan pihak Bank BJB tidak tegas dalam persoalan yang menimpa clientnya tersebut.

“Ketika anggota koperasi sudah lunas, maka agunan dalam hal ini sertifikat seharusnya sudah dikembalikan, tetapi ini tidak dikembalikan, jelas melanggar karena tidak sesuai dengan aturan kredit yang berlaku, tidak sesuai dengan Hukum Peraturan Bank Indonesia nomor 10 tahun 1998,” ujarnya

Farid datang ke Kantor BJB KC Cirebon dengan membawa berkas bukti pembayaran yang dilakukan oleh clientnya a/n Suka dan Alm. Suherno. Bahkan ia mempertanyakan belasan agunan lain yang dijaminkan atas nama sebuah Koperasi di Desa Kebarepan yang dilakukan pada tahun 1999, yang dijawab seadanya oleh pihak BJB KC Cirebon, bahwa kejadian tersebut sudah lama.

Baca Juga: Pelajar SMA di Kapetakan Tega Aniaya Anak Tetangga, Pipi Ditempel Knalpot Motor

“Ketua Koperasi menyampaikan mereka melakukan pembayaran kepada pegawai BJB yang datang ke koperasi. Namun, pembayaran itu kita duga tidak dilakukan. Karena ketika anggota A membayar lancar, itu digunakan untuk menutupi anggota B yang membayar tidak lancar, yang seharusnya hutang sisa 4 juta justru masih utuh sebanyak 14 juta,” tegasnya.

Dari keterangan tersebut, Farid juga menduga pihak koperasi pun melakukan penggelapan terhadap dana yang harusnya disalurkan justru untuk menutupi kekurangan anggota koperasi lain.

“Kedepan kita melakukan upaya yang patut baik Upaya hukum maupun mediasi dan menyurati BJB Pusat di Bandung, OJK, dan Bank BI supaya bisa disikapi, karena kita butuh solusi yang baik dan kongkrit,” katanya.

Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Hukum GRIB Kabupaten Cirebon, Muhammad Harris Habibie P SH, menambahkan pihak BJB membenarkan adanya agunan tersebut, namun tidak memberikan berkas tersebut kepada clientnya.

“Kita mewakili nasabah ingin membenahi maladministrasi oleh BJB, sebagai pengawas kredit dan pencairannya, justru disini tidak dilakukan oleh BJB, hasil pertemuan ini kami harapkan bisa diperbaiki kedepannya, saya menduga ada ratusan debitur yang mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Dugaan maladministrasi dilihat setelah melakukan pertemuan, pihak BJB melalui koperasi baru mengeluarkan surat perjanjian kredit, artinya selama 20 tahun berlalu BJB membiarkan kejadian tersebut, tidak dibenahi dan terlihat cucitangan.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *