Kecewa Ketetapan UMK 2022, Perwakilan Buruh di Brebes Mengadu ke Dewan

Perwakilan Buruh di Brebes sempat berorasi soal UMK sebelum menggelar audiensi dengan DPRD Brebes /Arah Pantura

ARAH PANTURA, BREBES – Perwakilan buruh, dari sejumlah organisasi buruh di Kabupaten Brebes, mendatangi gedung DPRD Brebes, Senin (6/12) siang. Dimana kedatangan perwakilan buruh ini untuk menyampaikan aspirasi menyusul kekecewaannya terhadap keputusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dinilai masih rendah.

Padahal sebelumnya para buruh di Kabupaten Brebes menuntut kenaikan UMK tahun 2022 minimal 10 persen. Akan tetapi keputusan Gubernur Jateng, UMK Brebes tahun 2022, ditetapkan naik sebesar hanyalah Rp 18.297 atau 0,97 persen.

Di tahun 2021, UMK Brebes sebesar Rp 1.866.722, dan di tahun 2022 menjadi Rp 1.885.019.

Ketua Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Brebes, Yuniawan Agung Pranoto, usai pertemuan mengatakan jika kedatangannya ke DPRD Brebes untuk menyampaikan kekecewaannya atas ketetapan UMK di Kabupaten Brebes tahun 2022. Kami mendesak DPRD dan Pemkab Brebes bisa mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Brebes.

“Kami kecewa dengan ketetapan UMK tahun 2022. Makanya kami kesini untuk meminta Pemkab Brebes dan DPRD Brebes bisa mencari solusi soal kesejahteraan buruh di Brebes bisa meningkat,” ungkapnya.

Baca juga :Telan Korban Jiwa, Damkar Jinakan 3 Sarang Tawon Vespa di Pakijangan

Anggota Komisi II DPRD Brebes, Mustolah, menyampaikan kalau gagasan audensi ini berawal dari protes para buruh atas keputusan UMK tahun 2022. Kemudian, mereka meminta agar DPRD dan Pemkab tetap bisa memperjuangkan, paling tidak mendekati dengan upah yang diharapkan. Salah satu upayanya melalui penerapan struktur dan skala upah.

“Sesuai aturan struktur dan skala upah ini bisa diterapkan. Untuk itu, kami akan mendorong dan berkomunikasi dengan pelaku industri. Intinya, kami akan berupaya ini bisa terealisasi, sebagai bentuk menyelamatkan aset Brebes berupa pekerja,” kata Anggota Komisi II DPRD Brebes, Mustolah.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro menjelaskan, sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Brebes, pihaknya tengah mengupayakan penerapan struktur dan skala upah. Di dalamnya, juga termasuk beberapa tunjangan yang menjadi hak pekerja. Di antaranya, tunjangan kehadiran, tunjangan fasilitas dan tunjangan lainnya.

“Yang prioritas adalah struktur dan skala upah. Ini karena di Brebes belum melaksanakannya,” jelas Kadin Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Brebes.

Pihaknya secepatnya akan mendorong agar struktur dan skala upah itu diterapkan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. Untuk itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas yang menangani perizinan perusahaan.

“Secepatnya akan kita dorong agar struktur dan skala upah ino diterapkan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. Bentuknya, bisa sanksi ringan hingga berat, seperti pembatasan produksi,” pungkas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Brebes, Warsito Eko Putra.***

Baca juga:Pernah Juarai Soeratin U-17, Ini Target Persab Junior di Tahun 2021

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *