Kejari Brebes Tahan Oknun Perangkat Desa di Kecamatan Larangan Gegara Gelapkan Duit PBB

Kejari Brebes melakukan penahanan terhadap seorang oknum perangkat desa yang melakukan penggelapan uang PBB. / Ist

ARAH PANTURA, BREBES- Kebocoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)di Brebes, Jawa Tengah terbilang cukup tinggi yakni piutang yang hingga saat ini mencapai hingga Rp 23 Miliar.

Selain disebabkan masih adanya wajib yang belum membayar PBB, kebocoran juga akibat ulah banyak oknum pemungut pajak yang tidak menyetorkan ke kas daerah dari setoran dari wajib pajak yang telah membayar.

Menekan kebocoran pajak PBB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Brebes menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat, melakukan penagihan dengan menyasar para petugas PBB kopak yang disinyalir penggelapan uang setoran wajib pajak.

Kejaksaan Negeri Brebes akhirnya melakukan penanganan kasus kepada para kopak di desa-desa yang nekad menilap uang setoran wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah.

Salah satu kasus penggelapan uang pajak bersumber dari PBB, yakni dengan ditahannya Kepala Dusun IV Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, berinisial S.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) tersangka S akhirnya ditahan dan digiring petugas Kejaksaan Negeri Brebes ke Lapas Kelas IIB Brebes, untuk
dititipkan selama 20 hari ke depan .

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Yadi Rachmat Sunaryadi menjelaskan, penetapan dan penahanan tersangka S d secara subyektif sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 KUHP. Alasan subyektif menurut Yadi, karena dikawatirkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti serta dikhawatirkan melakukan tindakan yang sama.

“Tersangka kami tahan selama dua puluh hari ke depan,” kata Yadi Rachmat Sunaryadi, Jumat (14/06/24) pagi, didampingi Kasi Intel Zainal Muttaqin dan Kasi Pidsus Antonius kepada awak media.

BACA JUGA :  Dua Bocah Kakak Beradik Dicabuli, Salah Satu Pelaku Guru Ngaji

Kajari Brebes menambahkan , tersangka sebelumnya diamanatkan sebagai petugas kordinator pajak (Kopak) di desa tersebut. Namun, sejak 2017 lalu, tersangka ini tidak menyetorkan uang hasil penarikan pajak dari warga atau wajib pajak ke pemerintah daerah (Pemda) Brebes.

“Total kerugian yang digelapkan tersangka ini sebesar Rp238.848.621, yang dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2022 lalu,” jelas Yadi.

Mengantisipasi kebocoran uang pajak, pihak kejaksaan tidak akan main-main melakukan tindakan tegas kepada para kopak di Brebes , apalagi yang tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang setoran wajib pajak PBB ke kas daerah.

“Kami akan melakukan tindakan tegas sebagai efek jera petugas pemungut pajak untuk tidak melakukan penyelewengan uang wajib pajak,” tegas Yadi.

“Akibat perbuatannya, tersangka S, kini dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” ujar Yadi.

Sementara Sekretaris Bapenda Brebes Wika Agustyono menyambut baik, langkah yang diambil pihak kejaksaan. Perlu diketahui, piutang dari PBB yang yang belum disetorkan ke kas daerah saat ini mencapai Rp 23 miliar.

“Kami berharap dengan kejadian ini, para petugas pemungut pajak untuk tidak melakukan penyimpangan berupa penggelapan dalam melakukan pemungutan PBB,” pungkasnya.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *