Menanamkan Nilai Kebangsaan di Tengah Pandemi

ARAHPANTURA, CIREBON – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 secara masif dan sistematis. Covid-19 bukan hanya virus mematikan, namun memiliki efek domino yang juga global. Salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dilanjut dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan H. Satori, S.Pd.I., M.M., Anggota DPR-MPR RI Fraksi Nasdem Dapil Jabar VIII (Kota/Kabupataen Cirebon dan Indramayu) dalam sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama para pengusaha se-Kabupaten Cirebon di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, Selasa (23/11).

Satori juga mengatakan konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan pemersatu bangsa hal ini sudah dibuktikan dalam menghadapi masa-masa krisis sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Di masa pandemi ini, seyogyanya semua komponen bangsa harus saling menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan sebagai warisan pendiri bangsa.

“Karena dengan semangat dan menyatukan persepsi yang sama kita bisa menghadapi tantangan (pandemi) ini, ditambah kita saling peduli satu dan lain untuk membantu saat salah satu warga terpapar covid,” ujarnya.

Baca Juga: Beredar di Medsos Menteri BUMN Minta Pertamina Gratiskan Toilet di SPBU

Satori, lebih lanjut mengungkapkan masyarakat memandang bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai hantu yang menakutkan. Bagaimana pun pemerintah Indonesia bahkan dunia saat ini sudah berusaha untuk mencari obat penawarnya, sehingga Covid ini bisa dicegah.

“Karena dampaknya tidak hanya pada masalah kesehatan saja, tapi juga berdampak pada tatanan ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat,” ujarnya.

Satori memberi contoh dampak Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Pengangguran terbuka meningkat tajam disebabkan banyaknya pengusaha yang tidak dapat beroperasi sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.

“Kondisi ini menjadi sorotan pemerintah, sehingga melalui program pra kerja dan BSU bisa membantu mereka yang terkena PHK. Selain itu juga para pengusaha bisa membantu warga yang ada di lingkungan sekeliling yang tidak bekerja,” ujarnya.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *