Naik Pesawat Domestik Wajib PCR, Anggota DPR Sebut Beratkan Masyarakat

ARAHPANTURA, BREBES – Anggota DPR RI, Nur Nadlifah mengkritik syarat penerbangan domestik menggunakan tes RT-PCR sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali

Adapun dalam syarat penerbangan tersebut pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR yang sampelnya bisa diketahui dalam waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Kritikan ini disampaikan Nur Nadlifah, saat menghadiri Hari Santri Nasional di gedung serbaguna NU Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Jumat (22/10) petang.

Menurutnya, syarat itu dirasa memberatkan masyarakat karena tes PCR biayanya mahal dan bisa melebihi biaya pesawat. Selain itu test PCR bagi penumpang pesawat dapat menghambat perjalanan masyarakat yang akan berpergian.

Baca Juga: Anggota DPR Ungkap Angka Stunting di Brebes Tertinggi, Kepala DP3KB Pamer Penurunan Angka 

“Saya sebagai anggota komisi IX DPR RI, menolak jika itu diberlakukan. Masalahnya sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin, biaya PCR mahal, belum waktu untuk keluar tes PCR nya, butuh waktu yang lama”, tegasnya.

Apalagi, tambah anggota DPR dari daerah pemilihan Brebes ini, di daerah daerah tidak mungkin hasil PCR tersebut bisa keluar 3 sampai 6 jam.

“Contoh penerbangan perjalanan Semarang-Jakarta, dimana biaya tiket pesawat hanya sekitar Rp 600 ribu, tapi biaya PCR nya bisa mencapai satu juta lima ratus ribu rupiah, ini jelas memberatkan penumpang dan akan menghambat perjalanan,” katanya.

Menurut Anggota DPR Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini, berharap pemerintah dapat mengkaji ulang aturan tersebut.

“Harusnya ada cara lain, karena memang skrining itu sangat diperlukan, namun tidak mesti dilakukan dengan PCR, misal dengan dilakukan antigen,” jelasnya.

Nur Nadlifah mempersilahkan penumpang pesawat dilakukan PCR, namun bagi penumpang jarak jauh atau pun bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Rencananya, politisi PKB ini akan berkoordinasi dengan Ketua maupun Anggota Komisi IX lainnya guna memanggil pemerintah agar bisa meninjau ulang instruksi Mendagri tentang wajib test PCR ini.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *