Nelayan Pantura Brebes Tolak kenaikan PNBP Dan Tuntut PP85/2021 Direvisi

ARAHPANTURA, BREBES – Puluhan nelayan pesisir pantura mendatangi gedung DPRD Kabupaten Brebes menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Hasil Perikanan (PHP), Selasa (28/9).

Aksi para nelayan pantura ini bukan dengan menggelar orasi namun juga dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan PNBP, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/ 2021, tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono menjelaskan jika aksi nelayan ini karena keresahan kenaikan PNBP yang mencapai 400 persen dinilai tidak masuk akal.

Terlebih jumlah ikan hasil tangkapan yang harus dibagi juga timpang dengan tarif PNBP.

“Padahal uang hasil jual ikan melaut ini kan, masih harus kami bagi dengan ABK, operasional perbekalan hingga angsuran bank. Terus bagaimana kami bisa membayar PNBP yang naik 400 persen,” kata Rudi Hartono.

BACA JUGA: Gempa Magnitudo 3, 23 Rumah Warga Sirampog Brebes Rusak

Sementara Kepala Dinas Perikanan Brebes, Moh Zuhdan Fanani, yang turut serta hadir saat nelayan melakukan auedensi dengan anggota DPRD Brebes, menjelaskan jika pihaknya sangat merespon apa yang menjadi keluhan para nelayan di daerah, karena memang dirasakan memberatkan.

Pihaknya juga akan segera menyampaikan aspirasi nelayan di Brebes terkait PP 85 dan Kepmen 86 tersebut. Selain nelayan di daerah keberatan atas kenaikan PNBP itu, kondisi mereka diperparah dengan PHP yang menurut nelayan tidak bisa disamakan.

“Pihak Pemkab Brebes sendiri akan segera bersurat ke Dirjen dan KKP, terkait upaya yang bisa dilakukan. Khususnya, pengkajian ulang PNBP karena banyak menuai protes di daerah. Namun dari hasil pertemuan dengan Dirjen di Cirebon, memang akan segera dilakukan perubahan-perubahan atas peraturan ini, menyusul munculnya keberatan para nelayan,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Brebes, Mashadi, mengungkapkan jika lembaga legislatif menerima dengan baik usulan dan aspirasi para nelayan tersebut.
Pihaknya bersama instansi terkait, juga akan berupaya memperjuangkan aspirasi para nelayan asal Kabupaten Brebes.

“Yang jelas, ada beberapa catatan yang harus kami perjuangkan atas aspirasi para nelayan ini. Salah satunya, pemerintah tidak bisa serta merta harus menerapkan kebijakan ini, sebelum menyediakan fasilitas bagi nelayan dan adanya regulasi,” ujarnya.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *