Putusan Partai Dinilai Mencederai Demokrasi, Affiati Gugat Partai Gerindra

ARAHPANTURA, CIREBON, — Setelah melangsungkan rapat pimpinan Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menggelar konferensi pers dengan awak media di ruang kerjanya.

Ia mengaku melayangkan gugatan terkait polemik surat keputusan (SK) DPP Partai Gerindra Perihal Pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon Periode 2019-2024.

Saat ini Affiati yang masih menjabat Ketua DPRD Kota Cirebon, tidak menerima adanya SK dari DPP Gerindra tentang Pergantian Ketua DPRD dan ketua Fraksi Gerindra.

Menurutnya, proses penerbitan SK yang dilakukan DPP Gerindra sudah mencederai hak demokrasi, dan tidak pernah ada klarifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dirinya.

Sehingga atas dasar itulah, yang selama ini Affiati diam dan enggan berkomentar, melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Berita soal SK itu pure saya tidak tau alasannya, kenapa saya tidak komen apa-apa, saya masih menjaga marwah partai, kemarin sampai sekarang saya coba selesaikan secara baik-baik, tapi tidak ada tanggapan,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Gelar Rapat Pimpinan Tanggapi Surat Pergantian Affiati Sebagai Ketua

Melalui tim kuasa hukumnya, Panaripta Law Firm dan Associates, Bayu Kresnha Adhiyaksa SH dan Gideon Manurung menyampaikan, dasar gugatan itu yakni Penertiban SK A Quo tidak transparan, diskriminasi, sewenang wenang dan melanggar hak hukum Affiati serta mencederai prinsip demokrasi.

“Adapun dasar gugatannya, SK tersebut tidak transfaran, diskriminatif, semena-mena, dan melanggar hak hukum klien kami, serta mencederai demokrasi,” ujarnya

Menurut kuasa hukum Gideon Manurung, Affiati tidak menyalahi AD/ART partai, maupun pelanggaran lain selama menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon.

“Keputusan A Quo, tidak pernah satu kali pun klien kami tidak pernah diklarifikasi terkait pelanggaran, setelah lahir SK tersebut klien kami mencari informasi mulai dari DPC, DPD dan DPP, namun tidak ada tanggapan, faktor pembuatan SK tersebut diambil dari suara like or dislike,” katanya.

Dalam surat gugatannya, Bayu juga meminta untuk para tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat, akibat kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat secara tunai dan seketika, dengan total sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah). (*)

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *