Soroti Over Kapasitas Penghuni Lapas, Dirjen HAM Harap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Direvisi

Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi saat kunjungan ke Lapas kelas IIB Brebes. /Arah Pantura

ARAH PANTURA, BREBES -Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Mualimin Abdi menyoroti persoalan yang dihadapi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di berbagai daerah di Indonesia yang terjadi over kapasitas penghuni warga binaan didalam lapas.

Bagi Kemenkumham RI, persoalan ini menjadi prioritas untuk secepatnya adanya revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi hal yang penting segera dilaksanakan.

“Memang terkait over kapasitas lapas itu menjadi persoalan, kalau pemerintah membangun lapas kapasitas besar dibanyak tempat, tentu biaya tak sedikit. Sehingga kami mendorong UU Revisi no 35 tahun 2009 tentang narkotika segera rampung. Karena sebagian besar lapas kita penuh warga binaan kasus narkotika,” kata Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi disela kunjungannya usai melihat fasilitas dari sisi Hak Asasi Manusia yang ada di Lapas kelas II B Brebes, Selasa (29/3) kemarin.

Bahkan, sebelumnya Kemenkumham telah bersurat ke Presiden RI Joko Widodo lalu agar revisi aturan tersebut bisa dibahas ke Komisi III DPR RI

“Harapan kami revisi UU Narkotika nantinya, kepada para pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Tapi untuk kasus narkoba sebagai bandar ya tetap diproses sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja bersama rombongan itu, Dirjen HAM memastikan fasilitas kelayakan dasar bagi warga binaan terutama bagi difabel, lansia dan anak-anak. Termasuk, fasilitas umum toilet ramah difabel, akses jalan, hingga blok tahanan.

Beliau juga mengapresiasi program kemandirian bagi warga binaan lapas dibawah pimpinan Kalapas kelas II B Brebes Isnawan.

BACA JUGA :  Anak Rawan Penyalahgunaan Narkoba, BNN Minta Pergaulannya Perlu Diawasi

Beberapa program kemandirian diantaranya, membuat keset kain, tas, sandal hotel, tali tambang dan beberapa kerajinan yang lainya dapat memberikan manfaat bagi warga binaan dengan mendapat upah yang nanti diserahkan saat bebas.

“Sudah banyak pesanan dari masyarakat dari program kemandirian secara rutin, omsetnya juga lumayan. Tentunya ini menjadi manfaat bagi mereka. Artinya dengan program kemandirian ini memanusiakan manusia,” jelasnya.***

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.